DEMAK 12 November 2026– Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, memberikan pemaparan mengenai sejarah dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang berlangsung di Aula 99 Perum Bintoro, Kabupaten Demak.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Sarasehan menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan perangkat desa untuk memperkuat pemahaman kebangsaan sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Dalam pemaparannya, Lestari Moerdijat menjelaskan sejarah perjalanan MPR RI serta peran dan kewenangan lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain mendapatkan pemahaman kebangsaan, kegiatan tersebut juga menjadi forum bagi PPDI untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan perangkat desa.
Sejumlah usulan yang disampaikan PPDI antara lain kenaikan penghasilan tetap (siltap) secara berkala, pemberian tunjangan hari raya (THR), serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan dengan empat program perlindungan.
PPDI juga mengusulkan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas perangkat desa, serta adanya tunjangan pensiun bagi perangkat desa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Berbagai aspirasi tersebut mencerminkan harapan perangkat desa agar mendapatkan perhatian lebih dalam aspek kesejahteraan, perlindungan sosial, dan peningkatan profesionalisme.
Melalui Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih baik antara perangkat desa dan pemangku kebijakan, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dengan harapan berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perhatian dan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perangkat desa.
